tugas kepolisian republik indonesia. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil adalah penyidik dari DitPolair. tugas kepolisian republik indonesia

2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya. Kajian Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. GBHN C. Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Memahami Hukum Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan naskah dinas dan tata persuratan dinas yang disusun menurut bentuk-bentuk yang telah. ayat (2) huruf. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan. Pasal 16. H. Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dikukuhkannya advokat sebagai. kepolisian negara republik indonesia markas besar peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, menimbang : a. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan: Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan…(b) operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 2 tahun 2002 Pasal 13, berikut adalah tugas pokok kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia: Dilansir dari buku Bekerja Sebagai Polisi, Erma Yulihastin, (2008:7), untuk melaksanakan tugas pokok di atas, setiap polisi harus menjalankan 3 fungsi berikut: Di. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenangPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara. 4168, LL SETNEG : 17 HLM. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. com, 3 Jan 2022). 26. Dialektika Vol. 16 tahun 2004, hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari. Asas Legalitas, merupakan tindakan petugas/anggota Polri harusPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Visi & Misi; 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dalam keamanan dan pertahanan negara, Polri dan TNI juga terlibat. I. Undang-Undang. Polri berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. unsur pendukung. Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Berita Negara Tahun 2009 Nomor 150. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 T ENTANG AUDIT KINERJA DAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. penetapan apbn. Secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. A. Call Center 110. Selengkapnya. Selama revolusi fisik, Republik Indonesia bagian dari RIS, selamaKode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Angkatan Darat (AD). DESY ANDRIANI sebagai Pakor. Laporan adalah naskah dinas yang memuatKorps Lalu Lintas (Korlantas) adalah sebuah unsur pelaksana utama Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kapolri. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara. Pasal 10 (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggungTugas Polri – Polri, singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan institusi kepolisian di Indonesia. Dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) secara umum berwenang. Wewenang Kepolisian Selain tugas, polisi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung. Pol. terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan. Selain mempunyai beberapa fungsi penting, TNI juga mempunyai tugas-tugas pokok seperti berikut ini: Menegakkan kedaulatan Negara. Dalam. 57-63 59PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN. 2 Tahun Konsep tugas dan wewenang Kepolisian 2002 tentang Kepolisian Negara Republik di Indonesia dirumuskan dalam pasal 2 Indonesia, yang menyebutkan, bahwa Ketetapan MPR RI No. Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Fungsi Polri/ kepolisian Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban. 4. Pasal 30 ayat 4, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berfungsi dan berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dan juga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Menegakkan hukum c. Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada pasal 13 UU No. 2. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota Polri di Jakarta. Pencabutan. I. Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut: 1. Sejak tanggal 1. 13 Juli 2016 23 Oktober 2019 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Drs. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sanksi. 9. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 35 Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5 36 Ibid, hal. Drs. A. Pasal 4. fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat. KOMPAS. 2017. PENERIMAAN POLRI SKCK ONLINE LOKASI SIM KELILING. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan,. Diharapkan Buku Saku ini mampu dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh setiap anggota Polri agar semakin profesional, terpercaya, dan menjadi penegak hukum dan juga penegak. Struktur organisasi tingkat Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes). Selain itu, POLRI juga selalu memiliki peran penting dalam. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; DetikNews. Tugas TNI. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri. com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Rumpun Jabatan Pembinaan Polri adalah himpunanDasar hukum keluarnya Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Presiden Nomor 52. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, Melindungi Masyarakat. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi. Penegakkan Hukum 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentara Negara Indonesia (TNI) tercantum dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal (4). Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun. Kajian Teori Tentang Kepolisian Republik Indonesia 1. ,2 Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ a. Menurut Perpres Nomor 17 Tahun 2011, tugas Kompolnas, yaitu:Adapun lembaga-lembaga penegak hukum tersebut di antaranya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memelihara keamanan dan. Kompolnas bertugas: a. A. Sementara itu, laman Polres Enrekang menuliskan bahwa tugas pokok kepolisian diatur pada Pasal 13 UU No. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 283, 2017 POLRI. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. b. H. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara. 2. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan; c. Tugas dan wewenang Kompolnas. REPUBLIK INDONESIA No. Menegakkan hukum; dan c. Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi. Tugas Pokok Kepolisian Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada A. bahwa pengaturan mengenai satuan pengamanan pada organisasi, perusahaan dan/atau. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Selain fungsi tersebut di atas, TNI juga memiliki tugas-tugas pokok seperti : Menegakkan kedaulatan Negara. 1. Menegakan hukum, dan 3. 37. Pengertian Kepolisian Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Pasal 8 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak terlalu berubah dari masa ke masa. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. bahwa untuk kelancaran. ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri; b. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: “Korps Lalu Lintas Polri. (2) Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pol. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Keduanya juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Jumlah laporan yang diterima oleh Polres Gresik tentang pengaduan masyarakat terkait institusi Kepolisian memiliki makna bermacam. 4168, ll setneg : 33 hlm. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. 2002 2004 10 Inspektur Jenderal Polisi Drs. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Polmas membantu penyelenggaraan. negara republik indonesia - kepolisian 2002 uu no. 5. Perwira Tinggi merupakan jabatan tertinggi yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Markas besar: Jalan Trunojoyo no. , Karokermaluhkum. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polisi Republik Indonesia Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat Korpolairud Baharkam Polri adalah satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 1. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang SusunanI. Kepolisian Republik Indonesia bergabung dengan TNI tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tetap aman di dalam negaranya sendiri. 3 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui. MENGAYOMI DAN. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Judul. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (3) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada : a. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri. Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan. Tugas Umum Polisi Dalam suatu negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalam hubungan antara individu sesama anggota masyarakat dengan. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Melansir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum, disingkat Irwasum, merupakan pimpinan Inspektorat Pengawasan Umum atau. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Sayangnya bagaimana keketerlibatan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam pelaksanaan keamanan nasional belum diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (5) UUD RI 1945: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,. Definisi dari kepolisian telah tertuang dalam ketentuan pasal Pasal 5 ayat (1) UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilemaPelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma Polri) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya menyangkut fasilitas Markas. Ikut serta dalam. Urutan kepangkatan polisi ini sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 15, No. Hal itu menyebabkan jajaran Kepolisian selalu dianggap ketinggalan dalam melayani tuntutan masyarakat2. Transformasi kelembagaan institusi Kepolisian merupakan suatu keniscayaan yang harus terus dibangun secara bersama-sama oleh setiap komponen bangsa. VII/MPR/2000 yang rumusannya ^Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 4. Drs. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.